Recent Articles

Wednesday, August 24, 2016

Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Demak

Wednesday, August 24, 2016 - by Blogger · - 0 Comments

Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Demak

 
Wakil Bupati Demak, Drs Joko Sutanto memberikan arahan dalam Rakor TKPKD
Wakil Bupati Demak, Drs Joko Sutanto
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Demak yang diketuai oleh Wakil Bupati Demak Drs Joko Sutanto pada hari Rabu 24 Agustus 2016 melaksanakan rapat koordinasi yang bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Demak. Dalam rapat koordinasi yang dihadiri oleh Wakil Bupati Demak, Kepala Bappeda Kabupaten Demak, SKPD dan unsur-unsur lain yang terkait tersebut mengambil tema tentang Skema Percepatan Penurunan kemiskinan Melalui Sinergitas Program dan Pendayagunaan PBDT 2015 di Kabupaten Demak.

Wakil Bupati Demak, Drs Joko Sutanto dalam kesempatan tersebut memberikan arahan kepada semua peserta rapat koordinasi terkait dengan optimalisasi upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Demak.  Bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan terpadu dan terarah sehingga bisa dilaksanakan secara optimal. Untuk tahap awalnya yaitu dengan menyamakan data terkait dengan kemiskinan baru nantinya adalah melakukan sinergitas antar semua unsur yang ada di Kabupaten Demak mengingat kemiskinan adalah permasalahan bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Kabupaten Demak, drh. Tri Pudji Lestari yang juga merupakan Sekretaris TKKPKD Kabupaten Demak memaparkan tentang karakteristik  kemiskinan di Kabupaten Demak, evaluasi pelaksanaan program perlindungan sosial, kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Kabupaten Demak.
 
Sebagaimana diketahui bahwa di Kabupaten Demak, terdapat 3 kecamatan yang berada dalam zona merah terkait dengan status kemiskinan wilayahnya, yaitu Kecamatan Mranggen, Karangawen dan Bonang. Ketiga kecamatan tersebut menjadi kawasan prioritas dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang menjadi tanggung jawab semua stakeholders terkait di Kabupaten Demak.

Untuk efektivitas kegiatan penanggulangan kemiskinan, Kabupaten Demak akan memiliki data tunggal tentang kemiskinan yang terintegrasi dan selalu di review sebagai basis data dalam penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh semua stakeholders. Semua data tentang kemiskinan di Kabupaten Demak akan terangkum dalam Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT), yaitu sistem yang membantu masyarakat dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan profil dalam Basis Data Terpadu (BDT) dan menghubungkan mereka dengan program-program pusat dan daerah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. 
 SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan, melakukan rujukan, dan memantau penangangan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan keluhan tersebut ditangani dengan baik. 

Tuesday, August 23, 2016

Pamsimas 3

Tuesday, August 23, 2016 - by Blogger · - 1 Comment

Program Pamsimas




Pamsimas
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN] 2015-2019, Pemerintah Indonesia telah mengambil inisiatif untuk melanjutkan komitmennya dengan meluncurkan program nasional Akses Universal Air Minum dan Sani tasi Tahun 2019 dengan capaian target 100% akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) telah menjadi salah satu program andalan nasional (Pemerintah dan Pemerintah Daerah) untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat.

Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019, Program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019 khusus untuk desa-desa di Kabupaten. Program Pamsimas III dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu
1.    100-100, yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi,
2.    Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Program Pamsimas dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat melalui keterlibatan masyarakat (perempuan dan laki-laki, kaya dan miskin, dan lain-lain) dan pendekatan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat (demand responsive approach)1. Kedua pendekatan tersebut dilakukan melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan prakarsa, inisiatif, dan partisipasi aktif masyarakat dalam memutuskan, merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, mengoperasikan dan memelihara sarana yang telah dibangun, serta melanjutkan kegiatan peningkatan derajat kesehatan di masyarakat termasuk di lingkungan sekolah.

Ruang lingkup Program Pamsimas 3 mencakup lima komponen program:
1)    Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan daerah dan desa;
2)    Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi;
3)    Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum;
4)    Hibah Insentif; dan,
5)    Dukungan teknis dan manajemen pelaksanaan program.

 
Tujuan dan Sasaran Program Pamsimas III
Program Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan di wilayah perdesaan dan periurban

Tujuan Program Pamsimas dapat terwujud apabila sasaran program di bawah ini tercapai, adapun indikator kinerja kunci (key performance indicator/KPI) Program Pamsimas, yaitu:
  1. Terdapat tambahan 22.1 juta penduduk yang dapat mengakses sarana air minum aman2 dan berkelanjutan;
  2. Terdapat tambahan 14.9 juta penduduk yang dapat mengakses sarana sanitasi yang layak dan berkelanjutan;
  3. Minimal pada 60% masyarakat dusun lokasi program seluruh penduduknnya menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
  4. Minimal 70% masyarakat mengadopsi perilaku program Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
  5. Minimal 70% Pemerintah kabupaten memiliki dokumen perencanaan daerah bidang air minum dan sanitasi untuk mendukung adopsi dan pengarusutamaan Pendekatan Pamsimas dan pencapaian target pembangunan air minum dan sanitasi daerah;
  6. Minimal 60% Pemerintah kabupaten mempunyai peningkatan belanja di bidang air minum dan sanitasi dalam rangka pemeliharaan sistem pelayanan air minum dan sanitasi saat ini serta pencapaian akses universal air minum dan sanitasi.

Sasaran Lokasi Pamsimas
Sasaran Program Pamsimas adalah kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan yang belum mencapai 100%. Penetapan kabupaten sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah Kabupaten, sedangkan pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. Target desa sasaran Program Pamsimas adalah kurang lebih 27.000 desa (2008-2020). Mulai tahun 2016, Pamsimas akan melaksanakan pendampingan di 15.000 desa baru (yang belum pernah mendapatkan program Pamsimas sebelumnya), serta pendampingan keberlanjutan pada kurang lebih 27.000 desa peserta Pamsimas.
Secara umum, kriteria desa sasaran baru Pamsimas meliputi:
  1. Belum pernah mendapatkan Program Pamsimas;
  2. Cakupan akses air minum aman belum mencapai 100%; yaitu di bawah 68.87%;
  3. Cakupan akses sanitasi layak belum mencapai 100%; yaitu di bawah 62.41%;
  4. Prevalensi penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data Puskesmas;
  5. Memenuhi biaya per penerima manfaat yang efisien3;
  6. Adanya pernyataan kesanggupan pemerintah desa untuk menyediakan minimal 10% pembiayaan untuk rencana kerja masyarakat (RKM) yang bersumber dari APBDesa;
  7. Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk:
  • Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang akan fokus menangani bidang AMPL (selanjutnya disebut dengan Kader AMPL);
  • Menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% dari kebutuhan biaya RKM, yang terdiri dari 4 % dalam bentuk uang tunai (in-cash) dan 16 % dalam bentuk natura (in-kind);
  • Menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS).


Tuesday, August 2, 2016

Kecamatan Dusun Timur

Tuesday, August 2, 2016 - by Blogger · - 0 Comments

 Kecamatan Dusun Timur
Kabupaten Barito Timur


Kecamatan Dusun Timur terdiri dari 16 desa dan 1 kelurahan yang terdiri dari : Desa Pulai Patai, Sarapat, Magantis, Jaar, Matabu, Jaweten, Haringen, Dorong, Didi, Karang Langit, Harara, Mangkarap, Matarah, Gumpa, Maragut, dan Sumur, serta 1 kelurahan yaitu Kelurahan Tamiang Layang. Kecamatan ini yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Dusun Timur:

Sebelah Barat    : Kab. Barito Selatan dan Kec. Paju Epat
Sebelah timur    : Kec. Benua Lima dan Kec. Patangkep Tutui
Sebelah utara    : Kec. Awang dan Kec. Karusen Janang
Sebelah selatan     : Kec. Benua Lima dan Kab. Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan)

Kecamatan yang merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Barito Timur ini memiliki luas 867,70 km2 atau 22,63 % dari luas Barito Timur. Desa dengan wilayah terluas adalah Desa Pulau Patai dengan luas 182,25 km2atau 21,00% dari luas Kecamatan Dusun Timur, sedangkan desa dengan luas wilayah terkecil adalah Desa Sumur dengan luas sebesar 20 km2 atau 2,30% dari luas kecamatan.
Peta Kecamatan Dusun Timur

Secara geografis, Kecamatan Dusun Timur rata-rata berada pada ketinggian 28 m dari permukaan laut dengan tingkat kemiringan landai (kurang dari 15 derajat). Kondisi kemiringan lereng yang landai tersebut, memiliki tingkat kerawanan bencana yang rendah. Kondisi klimatologi rata-rata di tahun 2015 dapat diketahui dari temperatur, kelembaban, dan tekanan udara. Temperatur rata-rata pada tahun 2015  yaitu 21,95 o_(C )(minimal) dan  34,94 (maksimal), kelembaban 50,00% (minimal dan 98,92 % (maksimal), sedangkan tekanan udara yaitu sebesar 1.007,20 Mb (minimal) dan 1.016,90 Mb (maksimal). Rata – rata curah hujan  tahun 2015 sekitar 201,51 mm dengan rata – rata hari hujan adalah 15 hari (menurut Bps Kabupaten Barito Timur, 2016). Didalam hal ini berarti terdapat bulan Januari ialah bulan dimana puncak-puncak musim hujan dengan intensitas tertingginya, sedangkan dibulan September adalah bulan yang memiliki intensitas curah hujan yang minimum

Penggunaan dan penyedia sumber air bawah tanah yang terdapat Kecamatan Dusun Timur ini dapat dilihat berdasarkan adanya sungai yang mengalir di setiap desa atau kelurahan. Dilihat dari kondisi hidrologinya maka pada daerah tersebut cocok untuk pertanian karena memiliki cadangan air tanah yang cukup baik, yaitu dapat diketahui dari adanya air yang mengalir di sungai yang terdapat hampir merata di setiap desa atau kelurahan,hanya satu desa yang ridak dilintasi oleh aliran sungai yaitu desa Maragut.

Pada Tahun 2015, Kecamatan Dusun Timur menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Barito Timur sebanyak 27.621 jiwa. Jumlah rumah tangga sebanyak 7.350 rumah tangga. Kelurahan Tamiang Layang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk dan rumah tangga tertinggi. Sebesar 36,16 persen (9.988 jiwa) penduduk dan 38,04 persen (2.796 ruta) rumah tangga  disumbangkan oleh Kelurahan Tamiang Layang. Kondisi ini juga menjadikan Kelurahan Tamiang Layang sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yakni mencapai 219 jiwa/km2. Sementara wilayah dengan jumlah penduduk dan rumah tangga terendah adalah Desa Harara. Sebesar 0,64 persen (176 jiwa) penduduk dan 0,65 persen (48 ruta) rumah tangga  disumbangkan oleh Harara. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, Kecamatan Dusun Timur terdiri atas 14.003 jiwa laki-laki dan 13.618 jiwa perempuan sehingga didapatkan nilai sex ratio sebesar 102,83. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa secara rata-rata terdapat sekitar 103 laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan

Friday, July 1, 2016

Gerbang Kudus Kota Kretek

Friday, July 1, 2016 - by Blogger · - 0 Comments

Gerbang Kudus Kota Kretek
Kota Kudus yang berada di jalur Pantura Jawa merupakan salah satu kota yang cukup berkembang dengan pesat dan merupakan salah satu kota bersejarah di Indonesia, khususnya dalam penyebaran agama Islam.  Salah satu landmark Kota Kudus yang cukup terkenal adalah Menara Kudus yaitu gapura yang berada di kompleks Masjid Al Aqso yang dibangun sejak jaman Sunan Kudus.

Dan kini, Kudus yang juga terkenal sebagai Kota Kretek karena di sana terdapat beberapa pabrik rokok terbesar di Indonesia memiliki landmark yang baru yaitu Gerbang Kudus Kota Kretek. Monumen yang dibangun dengan biaya hampir 16 Milyar rupiah ini terletak di dekat perbatasan antara Kabupaten Demak dan Kota Kudus tepatnya di Jalan R Agil Kusumadya Desa Jati Wetan Kecamatan Jati.

Gerbang Kudus Kota Kretek ini memiliki ketingian sekitar 10,5 meter dan panjang 65 meter. Bentuk monumen tersebut, menyerupai bentuk daun tembakau dengan ukuran lebar sayap kanan dan kiri sekitar 21 meter. Selain bangunan monumen, juga akan dilengkapi taman sehingga panjang lokasi keseluruhan mencapai sekitar 400 meter.  Replika daun tembakau, dibuat menggunakan bahan stainless khusus yang didatangkan dari Australia dengan 59 tulang di sisi kanan dan kirinya, dimana angka 5 sebagai lambang Rukun Islam dan angka 9 memaknai Wali Sanga. Struktur penyangga replika daun tembakau, didesain menyerupai bunga cengkeh dengan jumlah 4 buah yang melambangkan empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

Friday, June 10, 2016

Kedalaman Substansi RP2KPKP

Friday, June 10, 2016 - by Blogger · - 0 Comments

KEDALAMAN SUBSTANSI RP2KPKP


Kedalaman substansi dari RP2KPKP sampai dengan strategi dan program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh skala kota menuju 0% kumuh dalam jangka waktu 5 tahun yang dijabarkan ke dalam rencana keterpaduan program penanganan dan penyusunan desain teknis dalam skala kawasan. Rencana keterpaduan program penanganan permukiman kumuh merupakan penjabaran dari strategi dan program ke dalam skala kawasan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan didetailkan pada program tahunan/1 (satu) tahun. Untuk komponen infrastruktur bidang Cipta Karya pada program tahun pertama di kawasan pengembangan tahap 1 dilakukan penyusunan Rencana Detail Desain/Detailed Engineering Design (DED).

Rumusan program dan kegiatan disusun dengan mengacu pada nomenklatur program di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ; LampiranA.VII Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Permendagri No. 59 Tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 Tahun 2011, berikut penyesuaiannya di kabupaten/kota yang bersangkutan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota; serta Rencana Strategi (Renstra) Kementerian/Lembaga lainnya. Kebutuhan program penanganan RP2KPKP dalam skala kota, skala kawasan, dan program pembangunan pada tahun pertama disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut:

  1. Kebijakan dan strategi yang terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan;
  2. Strategi dan program yang telah ada di berbagai dokumen perencanaan pembangunan dan penataan ruang yang berlaku dan terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan;
  3. Kebutuhan penanganan permukiman kumuh perkotaan, yang didasarkan pada isu strategis kawasan permukiman kumuh dan karakteristik permasalahan permukiman kumuh perkotaan secara eksisting;
  4. Target capaian dalam menuju 0% kawasan permukiman kumuh perkotaan pada tahun 2019 sesuai dengan arahan RPJMN 2015-2019;
  5. Readiness criteria yang dapat menjadi pembatas ataupun pendorong bagi terwujudnya target capaian menuju 0% kawasan permukiman kumuh perkotaan pada tahun 2019 berupa:Sumber pendanaan yang dimiliki oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;Kesiapan lahan yang tersedia untuk pembangunan;Kesiapan masyarakat dalam mendukung program penanganan kumuh;Komitmen pemerintah kabupaten/kota;Kebijakaan pemerintah kabupaten/kota dan lain sebagainya
Kedalaman Substansi RP2KPKP

Fokus dari obyek yang diatur di dalam RP2KPKP adalah program dan kegiatan terkait dengan infrastruktur permukiman perkotaan, yang terdiri atas:
a.    Kondisi Fisik Bangunan Hunian;
b.    Aksesibilitas Lingkungan;
c.    Kondisi Drainase Lingkungan;
d.    Kondisi Pelayanan Air Minum/Baku;
e.    Kondisi Pengeolaan Air Limbah;
f.    Kondisi Pengelolaan Persampahan; dan
g.    Kondisi Proteksi Kebakaran;
Selain fokus pada infrastruktur permukiman kumuh perkotaan, program dan kegiatan yang disusun dapat juga mencakup infrastruktur bidang lainnya yang dibutuhkan di dalam pencegahan dan  peningkatan kualitas permukiman kumuh seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dan yang tidak kalah pentingnya dalam proses penilaian terhadap kawasan kumuh ada beberapa pertimbangan lain yaitu kejelasan status lahan, kesesuaian dengan rencana tata ruang, nilai strategis lokasi, kepadatan penduduk, dan kondisi social ekonomi budaya masyarakat. Tentu saja beberapa fokus objek lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota.

Bagian III Kedalaman Substansi RP2KPKP

Wednesday, June 1, 2016

Ruang Lingkup Penyusunan RP2KPKP

Wednesday, June 1, 2016 - by Blogger · - 0 Comments

 RUANG LINGKUP PENYUSUNAN RP2KPKP

 Sebagaimana dituliskan di awal terkait dengan konsep dasar dari penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), maka di bagian kedua ini akan dibahas tentang ruang lingkup dari penyusunan RP2KPKP yaitu:
LINGKUP KEGIATAN PENYUSUNAN RP2KPKP
Secara garis besar lingkup kegiaatan penyusunan RP2KPKP terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu :
(1)    Persiapan
         Kegiatan persiapan penyusunan RP2KPKP yang harus dilakukan antara lain:
         a.    Sosialisasi ditingkat nasional
         b.    Persiapan dan pemantapan Rencana Kerja
         c.    Penyusunan Desain Survai dan formt kegiatan
         d.    Penyiapan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari: baseline data kumuh atau data
                statistik terkait
         e.    Verifikasi readiness kriteria Rp2KPKP yang meliputi:
                 -    SK dan permukiman kumuh
                 -    SK Pokjanis
                 -    Surat pernyataan minat Kabupaten/ kota
                 -    Peta dasar
       f.    Overview kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata 
              ruang kota
       g.    Konsolidasi tingkatr Provinsi
       h.    Penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kota

(2)  Verifikasi lokasi serta perumusan konsep dan strategi;
       Kegiatan ini terdiri dari:
       a.    Koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder
       b.    Pelaksanaan survei dan pengolahan data permukiman kumuh
       c.    Verifikasi lokasi dan penyusunan profil permukiman kumuh
       d.    Pemutakhiran profil kumuh yang dilaksanakan memalui Focus Group Discussion (FGD) 1 
              untuk verifikasi lokasi permukiman kumuh
       e.     Penilaian klasifikasi kekumuhan kawasan berdasarkan kriteria, indikator dan parameter 
               kekumuhan
      f.     Perumusan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh
      g.    mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh
      h.    Merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh
      i.     Merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas kumuh
      j.     Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) 2 untuk penyepakatan konsep dan strategi

(3)    Perumusan Rencana Penanganan
         Kegiatan-kegiatan yang ada dalam perumusan rencana penanganan antara lain:
         a.    Perumusan skenario pentahapan pencapaian 0% kumuh dan desain kawasan
         b.    Perumusan rencana aksi dan memorandum keterpaduan program untuk skala kota dan
                skala   kawasan
         c.    Penentuan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan readiness criteria 
                dan pertimbangan lain
        d.  Perumusan konsep tematik & skenario pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh
              prioritas
         e.    Penyusunan Rencana Investasi & Pembiayaan kawasan kumuh prioritas
         f.    perencanaan
         g.    partisipatif di kawasan prioritas meliputi :
                 - Pelaksanaan Rencana Kerja Masyarakat (RKM)
                 - Penyepakan Komponen DED
         h.    focus group discussion (FGD) 3: Penyepakatan rencana aksi, program dan kegiatan

(4)    Penyusunan Desain Teknis.
         Kegiatan penyusunan desain teknis berupa:
         a.    Penyusunan Desain Teknis, meliputi:
         b.    Penyusunan daftar Rencana & Pengukuran Detail Komponen Infrastruktur
         c.    Penyusunan Detailed Engineering Design / DED (GAMBAR KERJA, RAB, RKS)
         d.    Penyusunan dokumen RP2KPKP
         e.    Legalisasi hasil kegiatan RP2KPKP


LINGKUP WILAYAH PENYUSUNAN RP2KPKP
Kegiatan penyusunan RP2KPKP dilakukan pada lingkup wilayah kabupaten/kota.
1.    Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan
Untuk wilayah yang berstatus kota, maka lingkup wilayah penyusunan RP2KPKP mencakup keseluruhan kawasan permukiman kumuh di wilayah administrasi kota yang ditetapkan melalui SK Walikota dan hasil verifikasinya. Untuk wilayah yang berstatus kabupaten, maka lingkup wilayah penyusunan RP2KPKP mencakup kawasan di dalam wilayah administrasi kabupaten yang didefinisikan sebagai kawasan permukiman kumuh perkotaan oleh SK Bupati dan hasil verifikasinya.

2.    Kawasan Permukiman Kumuh Prioritas
Kawasan permukiman kumuh yang diprioritaskan untuk ditangani berdasarkan kriteria dan indikator yang merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.2/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, yang terdiri dari tiga lokasi kawasan kumuh. Selanjutnya akan dipilih satu kawasan yang akan ditangani pada pelaksanaan pembangunan tahap 1 berdasarkan kesepakatan hasil diskusi dengan pemangku kepentingan.


Friday, May 27, 2016

KOTAKU : Kota Tanpa Kumuh

Friday, May 27, 2016 - by Blogger · - 2 Comments

Kotaku Kota Tanpa Kumuh
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 – 2019.  Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Adapun tujuan antara yang ingin dicapai melalui program Kotaku adalah:
  1. Mendukung menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha
  2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik
  3. Tersusunnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
  5. Terlaksananya aturan bersama sebagai perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Skema Pelaksanaan KotakuInisiasi program ini dari Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Program tersebut telah memberikan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang dengan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan.
Rakyat yang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan fokus untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui program Kotaku antara lain:
  • Melakukan baseline data kumuh di 11.067 kelurahan/ desa di 269 kota/kabupaten
  •  Melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui pola PLPBK yang dilaksanakan di 220 kelurahan/desa eksisting
  • Percepatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui kolaborasi kota di 100 kota/ kabupaten
  • Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) di 845 kel/desa dan Business Development Center (BDC) di 15 kota/kab
  • Pilot PRBBK (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas) Bencana Kebakaran di 10 kel/desa Integrasi Perencanaan : sudah ada RKPKP di 84 kab/kota fasilitasi APBN dan sedang difinalisasi SIAP di 18 kab/ kota melalui fasilitasi NUSP2

Monday, May 2, 2016

RP2KPKP : Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan

Monday, May 2, 2016 - by Blogger · - 2 Comments

RP2KPKP
Sosialisasi Nasional RPKPKP
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dokumen rencana aksi tersebut mencakup pula rencana pengembangan lingkungan hunian yang layak dan terjangkau bagi penduduk di perkotaan hingga tercapai target 0% kumuh.

Rencana pencegahan dan peningkatan kawasan kumuh ini merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) diperlukan agar Pemerintah Daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan permukiman yang bebas kumuh. Dengan adanya produk perencanaan tersebut diharapkan dapat terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Dokumen perencanaan ini diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan penigkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota. Sedangkan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang terbangun dengan memampukan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk memelihara dan menjaga lingkungan huniannya.

Secara umum muatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh meliputi 2 (dua) tahapan, yaitu pada saat awal penanganan dan pasca pelaksanaan pembangunan. Pada tahap awal penanganan, kegiatan pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan (campaign) kepada pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat.

Amanat Undang-undang No.1 tahun 2011 dimana penyelenggaraan kawasan permukiman perlu didasarkan pada suatu dokumen rencana yang terpadu dan terintegrasi yaitu Rencana Kawasan Permukiman, dapat diartikan pula bahwa dalam konteks penanganan permukiman kumuh perlu juga memiliki suatu instrumen yang dapat menaungi upaya pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh yaitu RP2KPKP. Terkait hal ini RP2KPKP diharapkan dapat menjadi:
  1. Satu-satunya dokumen yang menjadi acuan Pemerintah Kab./Kota dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
  2. Dokumen rencana yang mengintegrasikan program-program pencegahan danpeningkatan kualitas permukiman kumuh (program penanganan permukiman kumuh dari Pemerintah Kab./Kota, NUSP-SIAP, P2KKP/KOTAKU, program regular dari APBN/Provinsi, dll)

Dalam hal ini pemerintah daerah (kabupaten/kota) menjadi aktor dan pelaku utama dalam penanganan permukiman kumuh, mulai dari tahap perencanaan melalui fasilitasi penyusunan RP2KPKP dari pemerintah pusat, hingga ke pelaksanaan dan pengelolaannya, terutama terhadap kawasan permukiman kumuh yang memiliki kompleksitas permasalahan yang relatif ringan, sehingga nantinya penanganannya dapat dilakukan di tingkat kelurahan. Pemerintah daerah juga dapat mengakses kemungkinan program penanganan lainnya yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, terutama terhadap kawasan-kawasan permukiman kumuh yang memiliki kompleksitas permasalahan yang masiv dan memerlukan keterpaduan penanganan dari sisi pelaku serta sumber pendanaan.

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) merupakan salah satu muatan dalam dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP). Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 64, disebutkan bahwa dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota/Bupati. Penetapan ini dimaksudkan agar dokumen RKP memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagai instrumen Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota.

Secara garis besar lingkup kegiaatan penyusunan RP2KPKP terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu :
a.    Persiapan,
b.    Verifikasi lokasi serta perumusan konsep dan strategi;
c.    Perumusan Rencana Penanganan
d.    Penyusunan Desain Teknis.


Untuk penjelasannya bisa dilihat secara lebih detail di:

Thursday, April 28, 2016

Wisma Perdamaian

Thursday, April 28, 2016 - by Blogger · - 0 Comments


Wisma PerdamaianWisma Perdamaian merupakan salah satu bangunan bersejarah yang menjadi cagar budaya di Kota Semarang. Gedung yang kini menjadi rumah dinas kedua Gubernur Jawa Tengah (setelah Puri Gedeh) ini terletak di Jalan Imam Bonjol No 209 Semarang, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, tepatnya berada di sebelah barat Tugu Muda yang menjadi landmark Kota Semarang. Wisma Perdamaian memiliki luas lahan kompleks +- 15.000 m2 dengan luas total bangunan + 6.500 m2. Dibangun dengan orientasi ke arah Tugu Muda (Tenggara). Bangunan ini terdiri dari tiga massa bangunan, yaitu bangunan induk yang difungsikan sebagai ruang kerja gubernur serta tempat penerimaan tamu-tamu resmi, bangunan rumah tinggal (rumah dinas), dan bangunan kantor tempat staff Wisma Perdamaian bekerja.
Wisma Perdamaian SemarangPada awalnya, gedung ini dirancang oleh Nicolaas Harting seorang Gouverneur van Java’s Noord-Oostkust (Gubernur Jawa Utara Bagian Pesisir Timur) yang berkuasa dan berkedudukan di Kota Semarang antara tahun 1754–1761.  Gedung yang pada awalnya merupakan bangunan utama di komplek villa milik Harting tersebut juga disebut sebagai De Vredestein atau Istana Perdamaian dengan lapangan Wilhelmina Plein yang berada di depannya. Setelah dihapusnya jabatan Gubernur Jawa Utara Bagian Pesisir Timur oleh Daendels, bangunan ini sempat hanya menjadi rumah singgah Gubernur Jendral yang selanjutnya  digunakan sebagai rumah jabatan Residen Semarang.  Gedung ini juga pernah dijadikan transit oleh Pangeran Diponegoro dan pengikutnya selama 1 minggu sebelum beliau dibawa ke Jakarta yang selanjutnya diasingkan ke Ujung Pandang (Makasar).

Wisper Wisma PerdamaianDilihat dari segi arsitektur/ desain bangunan, ternyata bentuk bangunan Wisma Perdamaian banyak mengalami perubahan. Sampai dengan pertengahan abad ke 19, bangunan lama masih berupa bangunan tunggal 2 lantai yang berarsitektur klasik yang dicirikan dengan adanya pilar pilar rangkap dengan kapitel berornamen dan bermotif bunga. Pada masa ini, diduga terdapat courtyard/ portico (selasar lebar yang juga berfungsi sebagai teras.  Di bagian atas, terdapat Cornice dengan ornamen berupa moudling/list yang terdapat pada seluruh tepi dinding, baik pada pertemuan dengan atap maupun pada garis lantai 2.

Menjelang abad ke 20, bangunan yang menjadi pusat kedudukan VOC di Jawa bagian timur ini ditambahkan serambi bangunan di samping kanan dan kiri, serta atap diubah menjadi limasan penuh. Diduga pada saat itu courtyard ditutup.  Pada tahun 1940-an, ditambah serambi beratap pada bagian depan bangunan, serambi ini sekaligus sebagai balkon pada lantai duanya. Pada awal abad ke -20, bangunan samping dibongkar, kemudian ditambahkan tritisan/ luifel gantung dengan rangka besi yang berpenutup seng. T ahun 1970-an Wisma Perdamaian Tugu Mudaditambahkan lagi bangunan 2 lantai di bagian belakang dari kiri bangunan induk, yang kemudian digunakan untuk APDN. Renovasi terakhir dilakukan pada tahun 1978, dengan mengganti luifel gantung menjadi plat dan konsol beton dengan banyak ornamen ukiran; serta mengganti daun pintu dan jendela dengan bahan baru; termasuk pula membuat tangga layang pada ruang depan.

Interior Wisma Perdamaian
Pada tahun 1978, bangunan ini digunakan oleh APDN yang kemudian menjadi STPDN hingga pindah ke Jatinangor Jawa Barat. Pada tahun 1980 digunakan untuk Kantor Sosial dan selanjutnya pada tahun 1994 gedung ini digunakan untuk Kantor Kanwil Pariwisata Jawa Tengah. Setelah direvitalisasi pada 1994, gedung itu menjadi Rumah Dinas Gubernur Jawa Tengah pada era Gubernur Suwardi, yang diresmikan dengan penyematan ”Wisma Perdamaian” sebagai nama gedung. Akan tetapi karena ada beberapa kendala, setelah Gubernur Suwardi berkuasa rumah dinas Gubernur Jawa Tengah kembali berpindah ke Puri Gedeh yang dianggap lebih nyaman. Saat ini Wisma Perdamaian selain digunakan untuk menerima tamu-tamu kenegaraan juga dimanfaatkan untuk banyak kegiatan pendidikan, budaya, maupun seni yang diperuntukkan bagi semua masyarakat Jawa Tengah.


Wednesday, April 6, 2016

Gapura Desa Donorojo Demak

Wednesday, April 6, 2016 - by Blogger · - 0 Comments



Gapura Desa Donorojo Kecamatan DemakDalam falsafah budaya jawa, gapura merupakan salah satu penanda bahwa lokasi tersebut merupakan pintu masuk ke dalam sebuah kawasan baik itu desa, kabupaten, kerajaan maupun negara. Mengingat fungsi gapura yang berada di depan, maka banyak penguasa dan masyarakat yang membangun gapura masuk ke tempat mereka dengan megah dan mewah.

Desa Donorojo yang merupakan salah satu desa yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Demak Kabupaten Demak memiliki gapura yang cukup mewah Gapura Desa Donorojo Demakdan megah. Gapura yang selesai dibangun pada tahun 2016 ini memiliki tampilan yang gagah dengan patung Burung Garuda yang bertengger di puncaknya. Gapura Desa Donorojo ini dibangun di ujung timur desa yang merupakan pintu masuk utama menuju Desa Donorojo. Keberadaan gapura ini seolah-olah menegaskan bahwa pengunjung sudah mulai masuk ke lingkungan Desa Donorojo yang megah dengan kondisi masyarakat yang terus bekerja keras dalam membangun desanya. 

Wednesday, March 16, 2016

Malam Purna Program IUWASH Regional Jawa Tengah

Wednesday, March 16, 2016 - by Blogger · - 0 Comments

IUWASH JatengProgram Indonesia Urban Water, Sanitation, and Hygiene (IUWASH) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh United States Agency International Development (USAID) di Indonesia, termasuk di Jawa Tengah yang mencakup 10 kabupaten/kota yaitu Kota Semarang, Salatiga, Surakarta, Kabupaten Semarang, Sukoharjo, Klaten, Kendal, Batang, Kudus, dan Rembang.  Program IUWASH sendiri sudah dilaksanakan selama 5 tahun yaitu tahun 2011-2016. 

Dan pada hari Rabu 15 Maret 2016 dilaksanakan acara Malam Purna Program IUWASH yang dilaksanakan di Hotel Crowne Plaza Semarang. Dalam acara yang dihadiri oleh Deputy Director USAID Indonesia Heather D’Agnes, GubernurJawa Tengah Ganjar Pranowo, perwakilan dari Pemerintah Pusat, serta pemerintah daerah tersebut Malam Purna Program IUWASH Jatengdisampaikan bahwa Program IUWASH sampai dengan saat ini sudah membantu sedikitnya 476.260 warga dalam mengakses air bersih dan sanitasi yang layak. Beberapa kegiatan yang difasilitasi oleh program ini antara lain: peningkatan kinerjaPerusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) rumah tangga, pembangunan umur resapan, penyediaan sarana air bersih dan lain sebagainya. 

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyampaikan bahwa program IUWASH sangat membantu masyarakat khususnya masyarakat Jawa Tengah untuk mendapatkan hidup yang lebih layak. Dan ke depannya, apa yang sudah dikerjakan bisa dilaksanakan sendiri dengan mereplikasi dari hasil pendampingan tersebut ke seluruh daerah di Jateng.

Friday, March 4, 2016

Mengukir Kayu

Friday, March 4, 2016 - by Blogger · - 0 Comments

Mengukir Kayu
 Mengukir adalah salah satu budaya asli bangsa Indonesia khususnya bagi warga masyarakat yang ada di Jepara, Jawa tengah. Kegiatan mengukir kayu bagi masyarakat Jepara adalah salah satu kegiatan turun-temurun yang diwariskan oleh nenek moyang dari jaman dulu kala. Namun demikian, jumlah pengukir yang ada di Kabupaten yang berada di ujung utara Pulau Jawa ini semakin lama semakin menyusut. Banyak anak muda yang saat ini lebih tertarik menggeluti pekerjaan lain sehingga pengukir-pengukir yang benar-benar ahli kebanyakan adalah orang tua.

Kegiatan mengukir kayu sebagaimana kegiatan seni yang lain memerlukan bakat dan latihan yang cukup lama. Butuh kesabaran dan ketlatenan bagi seorang pengukir untuk menghasilkan karya yang sesuai dengan model yang diinginkan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk mengukir kayu, antara lain:

1.    Pemotongan Kayu

Pemotongan kayu dilakukan dengan menggunakan gergaji manual atau mesin sesuai dengan ukran yang dikehendaki
Pengukir Jepara
2.    Menggambar Pola Ukiran
Pola ukiran digambar dengan alat gambar seperti biasa dan biasanya menggunakan alat tulis yang cukup tebal agar tidak mudah mengikis terserap kayu.  Selain dengan teknik menggambar langsung, kita juga bisa menggunakan dengan teknik menempel yaitu dengan mengeprint atau memfoto copy gambar yang selanjutnya ditempel dengan lem pada bilah kayu yang akan Kita ukir

3.    Mengukir Kayu
Tata cara mengukir kayu terdiri dari 2 macam, yaitu  untuk ukiran dua dimensi (benda seni untuk benda pakai, seperti: kursi, meja, dipan,dll) dan tehnik kedua untuk ukiran 3 dimensi (digunakan untuk ukiran seperti relung, yang diukir sambai bawah dan runcing).
Tehnik 2 dimensi ini terdiri dari pengolahan kayu dari sebuah papan datar dari kayu dan hanya diberi cekungan atau lekukan yang tidak terlalu dalam. Penciptaan objek ini tidak terlalu sulit, karena Kita hanya perlu meluruskan atau mengikuti pola ukiran yang sudah Kita buat sebelumnya. Sedangkan untuk tehnik 3 dimensi adalah teknik yang cukup sulit dan rumit karena pengerjaannya melalui pola yang sembarang dengan motif dari pengrajin ukir itu sendiri. Meskipun sudah digambar dengan pola namun hal itu tidak terlalu berpengaruh karena nantinya akan tetap di berikan sentuhan-sentuhan ukiran sepantasnya. 
Ukiran Jepara

4. Finishing Ukiran
Cara memfinishing ukiran yang sudah jadi memerlukan ketelitian dan keahlian tersendiri. Dalam proses pengerjaan finishing 2 dimensi, amplas dan bahan warna kayu cukup mendominasi. Misal benda pakai seperti meja dan kursi, Kita hanya perlu menghaluskan lalu kemudian mewarnai agar menjadi indah. Sedangkan untuk proses finishing 3 dimensi Kita perlu tehnik yang lebih. Terkadang pengrajin ukiran 3 dimensi tidak perlu bahan warna untuk ukirannya, hal ini dilakukan agar ukiran terlihat tetap alami. Atau kalau memang diperlukan bahan warna, Kita bisa memilih warna-warna natural. Karena warna natural akan tetap menonjolkan sisi keindahan asli kayu. 

Thursday, January 28, 2016

Kecamatan Banjarbaru Utara

Thursday, January 28, 2016 - by Blogger · - 0 Comments

 KECAMATAN 
BANJARBARU UTARA

 

Secara astronomis, Kecamatan Banjarbaru Utara terletak pada posisi 3° 27' LS dan 114° 45' BT, dengan luasan wilayah mencapai ± 2.444 Ha atau 6,58% dari luas wilayah Kota Banjarbaru. Berdasarkan batas administrasi wilayah, Kecamatan tersebut memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:
Sebelah Utara     : Kecamatan Martapura (Kabupaten Banjar);
Sebelah Timur    : Kecamatan Karang Intan (Kabupaten Banjar);
Sebelah Selatan  : Kec. Banjarbaru Selatan dan Kec. Cempaka;
Sebelah Barat     : Kecamatan Landasan Ulin.

Kecamatan Banjarbaru Utara merupakan bagian dari pusat kota (CBD) yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, kawasan hankam, permukiman, serta perdagangan dan jasa. Kecamatan ini terdiri dari 4 kelurahan yaitu: Kelurahan Loktabat Utara yang memiliki luas 1.424 ha dan terdiri dari 47 RT serta 9 RW, Kelurahan Mentaos dengan jumlah RT 28 dan jumlah RW 6 seluas 162 Ha, Kelurahan Komet yang memiliki luas wilayah 244 ha (terbagi dalam 19 RT dan 6 RW)  dan Kelurahan Sungai Ulin yang memiliki 28 RT dan 7 RW dengan luas wilayah 614 ha. 
Peta Banjarbaru Utara

Apabila dilihat dari kelerangan lahannya, kecamatan Banjarbaru Utara didominasi oleh kawasan dengan kemiringan 0-2 % seluas 2.352 ha serta kemiringan 2-8 % dengan luas 171 Ha. Kondisi tersebut menjadikan kawasan permukiman ini cocok untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya baik itu berupa kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, pertanian dan lain sebagainya. 

Pada tahun 2015, jumlah penduduk di kecamatan ini adalah 50.028 jiwa yang terdiri dari 25.556 jiwa penduduk pria dan 24.552 jiwa penduduk wanita. Kelurahan yang memiliki penduduk terbesar yaitu Kelurahan Loktabat Utara dengan jumlah penduduk 20,579 jiwa dan penduduk terendah berada di Kelurahan Komet yaitu berjumlah 4.705 jiwa. 

Panjang jalan dengan lebar > 3 meter yang dimiliki oleh Kecamatan Banjarbaru Utara adalah sekitar 95,26 Km dengan kondisi jalan baik, sedang, rusak dan rusak berat. Apabila dilihat dari pengelolaannya, jalan di kecamatan tersebut terbagi dalam jalan kota, jalan provinsi dan jalan negara (jalan nasional). Fasilitas hotel dan penginapan yang ada di kecamatan ini antara lain: Hotel Rahayu (melati 3), Hotel Griya Duta (melati 2), Hotel Batas Kota (melati 1), hotel Karina, Hotel Eboni, Berlian Home Stay, Hotel Duta Wisma, Riyadh Guest House, Penginapan Viera, Hotel Roditha (Bintang 3) dan Safwah In. 

Masyarakat yang tinggal dii Kecamatan Banjarbaru Utara juga memiliki hubungan dengan kesenian yang cukup kental. Sampai dengan tahun 2015, tercatat ada 13 organisasi kesenian yang ada di kecamatan tersebut, antara lain: Teater Banua Idaman (teater), Galuh Diang Merindu (Music Painting), Galuh Marikit (Tari), Balahindang Dance (tari), Kesenian Sunda (musik Calung), Sanggar Sumber Indah (musik keroncong), Sanggar Ganda Perwangi (Tari Mamanda), Olsa music Intertaintment (musik), Pelangi Intertaintment (musik), Sanggar Ruhui Rahayu (music painting), Sanggar Kembang Tigarun (tari), R&R (modelling) dan B-Gren Agency (modelling).

Subscribe

Mau berlanganan ? Silahkan masukkan emailmu di sini

© 2013 Fotopedia. All rights reserved.
Designed by SpicyTricks