Recent Articles

Friday, May 27, 2016

KOTAKU : Kota Tanpa Kumuh

Friday, May 27, 2016 - by Blogger · - 2 Comments

Kotaku Kota Tanpa Kumuh
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 – 2019.  Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha. Serta meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Adapun tujuan antara yang ingin dicapai melalui program Kotaku adalah:
  1. Mendukung menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha
  2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik
  3. Tersusunnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
  4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
  5. Terlaksananya aturan bersama sebagai perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Skema Pelaksanaan KotakuInisiasi program ini dari Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Program tersebut telah memberikan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang dengan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan.
Rakyat yang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan fokus untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan melalui program Kotaku antara lain:
  • Melakukan baseline data kumuh di 11.067 kelurahan/ desa di 269 kota/kabupaten
  •  Melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui pola PLPBK yang dilaksanakan di 220 kelurahan/desa eksisting
  • Percepatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui kolaborasi kota di 100 kota/ kabupaten
  • Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) di 845 kel/desa dan Business Development Center (BDC) di 15 kota/kab
  • Pilot PRBBK (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas) Bencana Kebakaran di 10 kel/desa Integrasi Perencanaan : sudah ada RKPKP di 84 kab/kota fasilitasi APBN dan sedang difinalisasi SIAP di 18 kab/ kota melalui fasilitasi NUSP2

Monday, May 2, 2016

RP2KPKP : Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan

Monday, May 2, 2016 - by Blogger · - 2 Comments

RP2KPKP
Sosialisasi Nasional RPKPKP
Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh Pokjanis Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh dokumen rencana aksi tersebut mencakup pula rencana pengembangan lingkungan hunian yang layak dan terjangkau bagi penduduk di perkotaan hingga tercapai target 0% kumuh.

Rencana pencegahan dan peningkatan kawasan kumuh ini merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) diperlukan agar Pemerintah Daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai acuan dalam pencapaian penanganan permukiman yang bebas kumuh. Dengan adanya produk perencanaan tersebut diharapkan dapat terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Dokumen perencanaan ini diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan penigkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota. Sedangkan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang terbangun dengan memampukan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk memelihara dan menjaga lingkungan huniannya.

Secara umum muatan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh meliputi 2 (dua) tahapan, yaitu pada saat awal penanganan dan pasca pelaksanaan pembangunan. Pada tahap awal penanganan, kegiatan pencegahan dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan (campaign) kepada pemangku kepentingan di daerah dan masyarakat.

Amanat Undang-undang No.1 tahun 2011 dimana penyelenggaraan kawasan permukiman perlu didasarkan pada suatu dokumen rencana yang terpadu dan terintegrasi yaitu Rencana Kawasan Permukiman, dapat diartikan pula bahwa dalam konteks penanganan permukiman kumuh perlu juga memiliki suatu instrumen yang dapat menaungi upaya pencegahan dan peningkatan permukiman kumuh yaitu RP2KPKP. Terkait hal ini RP2KPKP diharapkan dapat menjadi:
  1. Satu-satunya dokumen yang menjadi acuan Pemerintah Kab./Kota dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh
  2. Dokumen rencana yang mengintegrasikan program-program pencegahan danpeningkatan kualitas permukiman kumuh (program penanganan permukiman kumuh dari Pemerintah Kab./Kota, NUSP-SIAP, P2KKP/KOTAKU, program regular dari APBN/Provinsi, dll)

Dalam hal ini pemerintah daerah (kabupaten/kota) menjadi aktor dan pelaku utama dalam penanganan permukiman kumuh, mulai dari tahap perencanaan melalui fasilitasi penyusunan RP2KPKP dari pemerintah pusat, hingga ke pelaksanaan dan pengelolaannya, terutama terhadap kawasan permukiman kumuh yang memiliki kompleksitas permasalahan yang relatif ringan, sehingga nantinya penanganannya dapat dilakukan di tingkat kelurahan. Pemerintah daerah juga dapat mengakses kemungkinan program penanganan lainnya yang dicanangkan oleh pemerintah pusat, terutama terhadap kawasan-kawasan permukiman kumuh yang memiliki kompleksitas permasalahan yang masiv dan memerlukan keterpaduan penanganan dari sisi pelaku serta sumber pendanaan.

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) merupakan salah satu muatan dalam dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP). Berdasarkan UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 64, disebutkan bahwa dokumen Rencana Kawasan Permukiman (RKP) akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota/Bupati. Penetapan ini dimaksudkan agar dokumen RKP memiliki kekuatan hukum yang tetap sebagai instrumen Pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota.

Secara garis besar lingkup kegiaatan penyusunan RP2KPKP terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu :
a.    Persiapan,
b.    Verifikasi lokasi serta perumusan konsep dan strategi;
c.    Perumusan Rencana Penanganan
d.    Penyusunan Desain Teknis.


Untuk penjelasannya bisa dilihat secara lebih detail di:

Subscribe

Mau berlanganan ? Silahkan masukkan emailmu di sini

© 2013 Fotopedia. All rights reserved.
Designed by SpicyTricks