Fotopedia

Sejarah Haji Indonesia: Dari Perjuangan Pangeran Abdul Dohhar hingga Taktik Politik Kolonial Belanda

 Sejarah Haji Indonesia: 

Dari Perjuangan Pangeran Abdul Dohhar hingga Taktik Politik Kolonial Belanda

Menjalankan rukun Islam kelima merupakan impian setiap Muslim di tanah air. Namun, jauh sebelum kemudahan transportasi udara dan sistem pendaftaran digital seperti sekarang, sejarah haji Indonesia menyimpan narasi heroik sekaligus tragis. Perjalanan menuju Tanah Suci di masa lalu bukan sekadar urusan ibadah, melainkan sebuah pertaruhan nyawa yang bersinggungan erat dengan dinamika geopolitik pemerintah kolonial Belanda.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Pangeran Abdul Dohhar, putra Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, adalah sosok pertama dari Nusantara yang tercatat menunaikan ibadah haji pada tahun 1630. Di era itu, perjalanan haji dilakukan secara mandiri menggunakan perahu layar lokal. Jemaah harus menempuh rute panjang mulai dari Aceh, India, hingga Yaman sebelum akhirnya berlabuh di Jeddah. Dibutuhkan waktu sekitar enam bulan hanya untuk berangkat, yang membuat para jemaah biasanya menetap lama di Makkah untuk menuntut ilmu agama.

Memasuki era penjajahan, Belanda mulai menyadari bahwa ibadah haji memiliki potensi besar dalam menggerakkan sentimen anti-kolonial. Ketakutan akan pengaruh Pan-Islamisme yang diusung oleh tokoh seperti Jamaluddin Al Afghani mendorong Belanda untuk melakukan pengawasan ketat. Pemerintah kolonial pun mulai melakukan intervensi melalui pengurusan izin, transportasi, hingga penerapan pajak khusus jemaah haji sebesar 110 gulden.

Salah satu kebijakan yang paling kontroversial terjadi pada tahun 1859, di mana jemaah yang pulang dari Makkah wajib mengikuti ujian haji khusus. Pemerintah Belanda ingin memastikan bahwa mereka tidak membawa paham radikal yang dapat memicu perlawanan rakyat. Bahkan, penggunaan gelar haji yang mengikuti nama seseorang sebenarnya bermula dari taktik intelijen Belanda pada tahun 1903. Tujuan pemberian gelar ini adalah agar aparat kolonial lebih mudah memantau gerak-gerik para tokoh masyarakat tersebut melalui sistem surveilans yang ketat.

Transformasi besar terjadi ketika Terusan Suez dibuka pada tahun 1869 bersamaan dengan ditemukannya teknologi kapal uap. Inovasi ini secara drastis memangkas waktu tempuh pelayaran, yang berimbas pada lonjakan jumlah jemaah. Untuk memonopoli keuntungan, Belanda menunjuk perusahaan Kongsi Tiga sebagai operator tunggal pelayaran haji dari Pelabuhan Tanjung Priok.

Meskipun teknologi kapal mulai berkembang, kondisi di atas kapal haji saat itu sangat memprihatinkan. Kapal-kapal sering kali kelebihan muatan, memaksa jemaah menetap di geladak atau gudang dengan standar sanitasi dan nutrisi yang rendah. Tak heran, banyak jemaah yang wafat dalam perjalanan sebelum mencapai cita-cita mereka. Sebagai upaya mitigasi wabah penyakit, Belanda juga mewajibkan karantina haji di lokasi seperti Pulau Rubiah di Sabang atau stasiun karantina di Laut Merah.

Kerasnya perjuangan dan risiko tinggi di masa lalu itulah yang membentuk persepsi masyarakat Indonesia terhadap gelar haji. Mereka yang berhasil pulang dianggap sebagai "orang suci" dan mendapatkan posisi terhormat sebagai pemimpin sosial di lingkungan mereka. Memahami sejarah haji di masa kolonial menyadarkan kita bahwa gelar yang kini dianggap simbol kehormatan, dulunya adalah simbol keteguhan iman di tengah tekanan politik penjajah yang luar biasa.

Bagaimana menurutmu, apakah pemberian gelar haji di Indonesia saat ini masih memiliki relevansi sosial yang sama kuatnya dengan masa kolonial dahulu?

This post was written by: Author Name

Author description goes here. Author description goes here. Follow him on Twitter

Get Updates

Subscribe to our e-mail newsletter to receive updates.

Related Articles